KONFLIK DAN PERMASALAHAN ETNIS KONTEMPORER DI YUGOSLAVIA

KONFLIK DAN PERMASALAHAN ETNIS KONTEMPORER DI YUGOSLAVIA

M Dian Mutahar                   140731603572

Muhammad Hasmal M         140731600175

Raisa Rahmawati                  140731600695

Abstrak : Konflik etnis di Yugoslavia pada tahun 1990an sampai 2001 disebabkan tingginya prasangka etnis ditambah runtuhnya komunisme, vaccum of power setelah kematian Josep Broz Tito, dan semangat nasionalisme etnis disetiap bangsa yang ada didalam wilayah Yugoslavia. Konflik Yugoslavia yang terkenal adalah konflik Bosnia. Konflik ini menewaskan korban dalam jumlah besar. Dampak konflik ini adalah banyaknya korban jiwa, krisis ekonomi, dan disintegrasi Yugoslavia.

Kata Kunci : Konflik, Etnis, Kontemporer, Yugoslavia.

Akar konflik etnis yang berkepanjangan di Yugoslavia telah muncul pada tahun 1918 saat bubarnya kerajaan Austria-Hongaria dan bersatunya Serbia, Kroasia, dan Slovenia, akan tetapi Kroasia ingin negara berbentuk federasi sedangkan Serbia menginginkan sebuah negara kesatuan (Wikipedia, 2013). Hal ini menimbulkan sebuah konflik yang nantinya meluas menjadi konflik antar etnis yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Selain itu juga memunculkan negara-negara baru merdeka seperti Kroasia.

PEMBAHASAN

Awal Perpecahan Negara Yugoslavia

Perpecahan (atau lebih tepat dipecahkan) kembali terjadi pada tanggal 17 April 1941 (Perang Dunia II) tentara pemberontak Yugoslavia menyerah dan berhasil ditaklukan oleh tentara NAZI Jerman. Hitler membagi Yugoslavia kepada sekutu porosnya yaitu Italia, Hongaria, Bulgaria dan penguasa boneka setempat. Yugoslavia saat itu terdiri dari Serbia (dibawah pemerintahan Jerman), Makedonia (diduduki Bulgaria), Montenegro (diduduki Italia), Negara Kroasia Merdeka, Slovenia (diduduki Jerman, Italia, dan Hongaria), Baranja (diduduki Hongaria), Dalmatia (diduduki Italia), dan Kosovo (diduduki Italia dan Albania) (Oktorino, 2014:5—7).

Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan negara federal sosialis di bawah kepemimpinan Tito, setelah prestasinya dalam perang dunia kedua dia berhasil membubarkan monarki dan mengangkat dirinya sebagai diktator Yugoslavia. Dia menindas sentimen kesukuan dan keagamaan yang sifatnya memecah belah, dia memerintah dan mempersatukan negerinya dengan tangan besi (Oktorino, 2014:27). Pada masa kepemimpinannya inilah Yugoslavia bisa dikatakan berada pada masa puncaknya.

Pada tanggal 4 Mei 1980 Tito Sang diktator meninggal sebagaimana yang dituliskan Meier (2005:1) dalam bukunya“On 4 May 1980, Josip Broz Tito, President of the Socialist Federated Republic of Yugoslavia, died”. Kematian Tito membawa banyak dampak bagi Yugoslavia diantaranya  vacum of power (Kekosongan kekuasaan), hal ini membuktikan bahwa stabilitas negara tergantung kepada sosok kharismatik dari seorang Tito sehingga setelah kematiannya, konflik etnis yang telah berhasil ditekan selama pemerintahannya kembali bergolak di Yugoslavia (Haryono, 2007:2).  Konflik etnis itu menimbulkan banyak korban dan kerugian-kerugian baik materiil maupun psikologis.

Pada dasarnya akar konflik berkepanjangan di daerah Yugoslavia menurut Wardhani (2011:222) disebabkan tingginya prasangka etnis, sebagai contoh konflik Bosnia disebabkan oleh keberhasilan Slobodan Milosevic memancing prasangka negatif antara kaum Bosnia dengan Kroasia dan memobilisasi tentara yang menghasilkan pembasmian etnis yang tujuan akhirnya adalah menciptakan Serbia Raya.

Tingginya prasangka etnis ditambah runtuhnya komunisme, vaccum of power, semangat nasionalisme disetiap bangsa yang ada didalam wilayah Yugoslavia dan kepentingan asing menjadi latar belakang yang sempurna bagi tragedi kemanusiaan berupa berbagai konflik etnis dikawasan ini.

Munculnya Akar Konflik Etnis Yugoslavia

Awal mula konflik etnis berkepanjangan yang terjadi di Yugoslavia dimulai pada tahun 1918 ketika bubarnya kerajaan Austria-Hongaria dan bersatunya kerajaan dari Serbia, Kroasia, dan Slovenia setelah Perang Dunia I. Pada tahun 1929 kerajaan dari Serbia, Kroasia, dan Slovenia tersebut berubah nama menjadi Yugoslavia. Yugoslavia sendiri memiliki arti, yaitu ‘orang-orang Slavia Selatan. Yugoslavia menjadi sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Alexander I (Susilo, 2009:110). Setelah kerajaan-kerajaan tersebut bergabung dan membentuk negara kerajaan Yugoslavia, nama Yugoslavia semakin memiliki eksistensi di dunia Internasional.

Namun, setelah bergabungnya Serbia, Kroasia, dan Slovenia bersatu timbul permasalahan yang dimulai dengan Serbia yang menginginkan sebuah negara kesatuan, sedangkan Kroasia yang menginginkan negara yang berbentuk federasi. Pada tahun 1928, Kroasia mencoba melepaskan diri dari Yugoslavia setelah seorang anggota parlemen dari Kroasia dibunuh. Raja Alexander, sejak tahun 1921, bereaksi keras dengan membubarkan parlemen dan mencanangkan diktatorialisme (Wikipedia, 2015). Perbedaan keinginan dari dalam negara itu, memicu akar konflik dan perepecahan yang nantinya menimbulkan konflik yang berlatarbelakang etnis.

Konflik etnis yang terjadi di Yugoslavia merupakan konflik dan kekerasan yang terjadi selama 1990-2001, namun bibit konflik etnis ini sudah muncul pada Perang Dunia I tahun 1918. Konflik etnis ini melibatkan warga Yugoslavia yang kebanyakan antara bangsa Serbia melawan Kroasia, Bosnia dan Albania. Sering disebut perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia. Perang ini dicirikan sebagai kejahatan perang dan pembersihan etnis secara besar-besaran. Perang pertama setelah terjadinya Perang Dunia II yang dianggap sebagai genosida dan banyak tokoh kunci perang ini yang dituduh melakukan kejahatan perang (Wikipedia, 2013). Hal ini karena terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap etnis lain oleh Serbia.

Yugoslavia merupakan salah satu negara komunis yang makmur pada masanya. Ketenaran Yugoslavia memuncak ketika Yugoslavia dipimpin Josip Broz Tito yang berkuasa selama 40 tahun.  Namun, tahun 1990-an adalah era yang paling pahit bagi Yugoslavia, dimana pada era itu terjadi pertarungan berdarah dan berbau agama serta etnis yang mengorbankan banyak nyawa manusia. Hal ini diakibatkan tidak adanya tokoh kharismatik seperti Tito yang mampu memimpin Yugoslavia. Pada akhirnya Kroasia, Slovenia, Herzegovina dan Makedonia memisahkan diri. Yang tersisa sebagai negara Yugoslavia hanya Montenegro dan Serbia (Susilo, 2009:111). Pemisahan itu mengakibatkan Yugoslavia hanya tinggal tersisa wilayah Serbia dan Montenegro saja. Dua kawasan itu masih bersatu sejak 2003 hingga 2006 dan pusatnya ada di Beograd. Urusan pertahanan, kebijakan luar negeri, hubungan ekonomi internasional, dan hak asasi manusia (HAM) ditangani bersama, sedangkan urusan sehari-hari ditangani secara terpisah (Susilo, 2009:111). Hal ini layaknya negara-negara federasi yang memiliki kewenangan mengurusi negara bagiannya sendiri dalam bidang-bidang tertentu.

Terbentuknya negara Yugoslavia pada awalnya lebih disebabkan oleh banyaknya persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya, masalah multinasional, struktural dan upaya demokratisasi Kerajaan Serbia-Kroasia. Untuk mengatasi itu, Raja Alexander menyetujui terbentuknya negara Yugoslavia tersebut (Susilo, 2009:111). Hal ini dimaksudkan untuk meredam persoalan-persoalan yang terjadi.

Pembagian entitas politik Bosnia-Herzegovina terpecah-belah pada 1991 setelah runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur. Mengikuti contoh Kroasia dan Slovenia yang telah merdeka sebelumnya, pada Maret 1992 Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh masyarakat muslim dan Kroasia-Bosnia. Hal tersebut ditentang oleh penduduk Serbia yang ingin menguasai seluruh wilayah eks Yugoslavia (Susilo, 2009:111). Karena keinginan dari pihak Serbia inilah yang mengakibatkan konflik-konflik yang terjadi semakin memuncak dan akhirnya muncul pembersihan etnis muslim dan Kroasia-Bosnia.

Di bawah pimpinan Radovan Karadzic, orang-orang Serbia di Bosnia memproklamasikan Republik Srpska. Dengan bantuan pasukan federal Jenderal Ratko Maldic, orang-orang Serbia-Bosnia menguasai 70 persen wilayah negeri itu. Dalam konflik ini, etnis Serbia, yag menjadi masyarakat mayoritas, berusaha melenyapkan etnis Muslim dan Kroasia. Terjadilah pembantaian terbesar dalam sejarah yang jumlah korbannya tidak kalah banyak dengan Perang Dunia (Susilo, 2009:111).

Pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan oleh kaum Serbia kemudian menyebabkan pemimpin-pemimpin Serbia dituduh sebagai penjahat perang oleh PBB. Akhirnya, setelah perang berdarah yang berlarut-larut, perdamaian di antara ketiga kelompok tersebut berhasil dipaksakan oleh NATO. Sesuai dengan Kesepakatan Dayton 1995, keutuhan wilayah Bosnia-Herzegovina ditegakkan, namun negara tersebut dibagi dalam dua bagian yakni 51 persen wilayah gabungan Muslim-Kroasia (Federasi Bosnia dan Herzegovina) dan 49 persen Serbia (Republik Srpska) (Susilo, 2009:112).

Kemelut Konflik Di Negara Bosnia-Herzegovina

Konflik di Bosnia bermula dari kemelut politik di bekas negara Yugoslavia pada tahun akhir 1980-an dan awal 1990-an yang berujung pada pecahnya beberapa negara anggota federasi Yugoslavia, mengikuti pecahnya Uni Soviet. Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan Bosnia-Herzegovina memerdekakan diri pada 1991-1992, dilanjutkan dengan berpisahnya Montenegro pada 2006 dan Kosovo pada 2008. Akan tetapi, deklarasi kemerdekaan Bosnia tidak berjalan mulus, meskipun dunia internasional (PBB dan USA) mengakui kemerdekaan Bosnia-Herzegovina, namun di dalam negeri kemelut baru telah lahir (Susilo, 2009:112). Kemelut permasalahan di dalam negeri itu bersumber pada permasalahan etnis yang ada.

Etnis Bosnia dan Kroasia bersepakat atas kemerdekaan Bosnia, namun tidak bagi etnis Serbia. Etnis Serbia di Bosnia melalui politisinya memboikot referendum kemerdekaan bahkan meluncurkan serangan militer ke Sarajevo ibu kota Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992. Pemimpin Serbia di Bosnia kemudian mendirikan Republik Srpska dan membangun tentaranya dengan dukungan penuh dari federasi Yugoslavia (Serbia) (Susilo, 2009:113). Federasi Yugoslavia yang ada saat itu adalah gabungan dari negara-negara yang masih tersisa yakni Serbia dan Montenegro. Federasi Yugoslavia tersebut mendukung etnis Serbia di Bosnia.

Puncak kekejaman Serbia di Bosnia adalah apa yang disebut sebagai pembantaian di Srebrenica pada Juli 1959 (Srebrenica Massacre). Tentara Bosnia yang memang sejak awal amat lemah dibanding kekuatan militer Yugoslavia-Serbia, didukung oleh pasifnya dukungan pasukan PBB di Srebrenica, memudahkan tentara Serbia di Bosnia (tentara Republik Srpska) merangsek masuk ke Srebrenica di bawah pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Turut bergabung dalam serangan tersebut para militer (milisi) Serbia yang menggunakan nama Scorpions. Dalam serangan selama kurang lebih sepekan, sekitar 8.700 jiwa tewas, baik tentara maupun masyarakat sipil (bayi, anak-anak, kaum perempuan, dan laki-laki dewasa yang tidak ikut berperang).

Tidak hanya pembantaian, dalam pembersihan etnis ini juga terjadi pemerkosaan dan penganiyaan yang luar biasa kejam. Serangan balasan dari NATO pada tentara Republik Srpska pada Agustus 1995, dilanjutkan dengan Perjanjian Dayton pada Desember 1995 dan akhirnya menghentikan konflik Bosnia. Hingga perjanjian ditandatangani oleh presiden dari tiga negara (Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Serbia) jumlah total korban tewas sekitar 110.000 jiwa dan 1.8 juta jiwa terpaksa menjadi pengungsi (Susilo,2009:114). Hal inilah yang memunculkan keprihatinan dari berbagai kalangan yang berperikemanusiaan dan menginginkan kedamaian.

Kondisi Negara-Negara Eks Yugoslavia Pasca Konflik

Saat ini negara-negara tersebut mulai menghirup perdamaian dan ketiga belah pihak berusaha membangun saling percaya. Akan tetapi, memang perlu waktu lama untuk menghapuskan permusuhan berabad-abad itu. Salah satu hal yang diusahakan untuk membangun saling percaya tersebut adalah mengadili para penjahat perang. Mantan Presiden Republik Srpska Ravadon Karadzic berhasil ditangkap pada 21 Juli 2008, sementara mantan Panglima Tentara Federal Jenderal Ratko Mladic belum tertangkap. Dan kini negara Yugoslavia telah tidak ada karena dunia internasional tidak mengakuinya sebagai negara merdeka. Akhirnya Serbia mendirikan nama negaranya dengan nama Serbia yang sampai kini diakui oleh dunia internasional sejak 2003 sebagai negara merdeka. Sehingga kini Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina dan Serbia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri.

Dampak Dari Konflik Etnis di Yugoslavia

Konflik etnis yang terjadi  di Yugoslavia menimbulkan dampak-dampak yang tidak kecil. Dampak tersebut berupa korban jiwa, materiil dan psikis bagi masyarakat Yugoslavia. Dengan adanya konflik etnis tersebut, mereka sempat merasakan kecemasan dan juga ketakuatan. Dampak-dampak dari konlfik etnis Yugoslavia tersebut antara lain:

1.      Dalam bidang politik

Sepeninggal dari Josep Broz Tito, kehidupan politik dan Negara seakan kehilangan arah. Kemudian, di pimpin secara kolektif oleh suatu badan Presidensi yang berjumlah delapan orang dan partai yang juga dipimpin oleh presdium beranggotakan 24 orang. Namun praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Perkembangan ini membawa pada jurang perpecahan Yugoslavia pada 1991-an. Kejadian ini mulai memuncak ketika Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya pada 25 Juni 1991. Kedua negara ini membentuk angkatan bersenjata dan menentukan batas negaranya secara sepihak.

2.      Timbulnya korban jiwa

Konflik yang terjadi dibekas negara Yugoslavia membawa korban yang banyak. Terutama pada saat terjadinya pembersihan etnis muslim dan Kroasia-Bosnia oleh bangsa Serbia. Dan juga konflik di negara-negara bekas Yugoslavia ini bisa dikataan sebagai pembunuhan dan pembantaian paling kejam yang pernah dilakukan seytelah perang dunia kedua. Hal ini karena jumlah korban yang berjatuhan banyak dan diperkirakan sekitar 110.000 jiwa dan 1,8 juta jiwa menjadi pengungsi (Susilo,2009:114).

3.      Disintegrasi Yugoslavia

Konflik etnis ternyata membawa dampak yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa dari negara-negara bekas Yugoslavia. Adanya konflik ini menimbulkan munculnya negara-negara merdeka pecahan dari Yugoslavia, anatara lain Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina.

PENUTUP

Konflik Etnis Yugoslavia mulai muncul kepermukaan setelah kematian dari pemimpinnya yang sangat berpengaruh yakni Josep Broz Tito. Kematian Josep Bros Tito ternyata membawa pengaruh terhadap keberlangsungan negara Yugoslavia. Semenjak itu, Yugoslavia megalami perpecahan menjadi negara-negara kecil yang memerdekakan sendiri. Negara yang memproklamirkan kemerdekaannya antara lain, Serbia, Kroasia, Makedonia, Slovenia dan Bosnia-Herzegovina. Akibat dari pemisahan diri dari negara Federasi Republik Sosialis Yugoslavia adalah munculnya konflik-konflik antar etnis di negara-negara eks Yugoslvia. Konflik ini dipicu oleh Serbia yang etnisnya sebagian besar tersebar di bekas negara-negara bagian dari Federasi Yugoslavia. Konflik etnis ini telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan. Meskipun konflik saat ini sudah tidak terjadi kembali, namun hingga saat ini permasalahan konflik etnis di eks Yugoslavia ini masih sulit untuk ditangani karena masalah kesepakatan yang sulit didapatkan dari pihak-pihak yang bertikai. Sehingga masih dapat memicu timbulnya konflik etnis kembali.

DAFTAR RUJUKAN

Meier, Viktor. 1929. Yugoslavia: A History of Its Demise. Terjemahan Sabrina Ramet. 2005. London. Taylor & Francis e-Library.

Oktorino, Nino. 2014. Konflik Bersejarah-Target: Tito-Kisah Operasi Militer Jerman Menyingkirkan Sang Pemimpin Partisan Yugoslavia. Jakarta. Elex Media Komputindo.

Susilo, T.A. 2009. Mengenal Benua Eropa. Jogjakarta: Garasi.

Haryono, I.D. 2007. Intervensi Kemanusiaan Dalam Konflik Kosovo. (Online). (https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/kosovo-2.pdf). diakses Februari 2015.

Wardhani, Baiq. 2011. Nasionalisme dan Etnisitas di Eropa Kontemporer. Global & Strategis, (Online), 5 (3):217-236, (http://journal.unair.ac.id). diakses Februari 2015.

Wikipedia. 2013. Perang Yugoslavia. (Online). (http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Yugoslavia). diakses Februari 2015.

Wikipedia. 2013. Sejarah Yugoslavia. (Online). (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Yugoslavia). diakses Februari 2015.

REUNIFIKASI JERMAN BARAT—JERMAN TIMUR

REUNIFIKASI JERMAN BARAT—JERMAN TIMUR

Oleh:

1.      Desmond Alim Pratama          (140731600255)

2.      Nurjiati                                    (140731603962)

3.      Tyas Ambar Parisqi                 (140731601964)

Mahasiswa Jurusan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas Negeri Malang

Abstrak: Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara Jerman yang menerima kekalahan dalam perang, wilayahnya dibagi menjadi empat zona kependudukan oleh tentara sekutu. Kemudian dengan datangnya Perang Dingin, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat menyatukan zona wilayah mereka ke dalam Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur). Dengan dibaginya Jerman, maka dibuatlah sebuah tembok pembatas di tengah kota Berlin yang disebut Tembok Berlin. Pada akhir perang dingin, Tembok Berlin dihancurkan dan Jerman bersatu kembali.

Kata Kunci: Perang Dingin, Jerman Barat, Jerman Timur, Tembok Berlin

Pendahuluan

Kekalahan Jerman dalam perang dunia kedua membuat wilayahnya terbagi-bagi. Dalam ketegangan antara dua negara adikuasa yaitu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, akhirnya Amerika Serikat bersama Inggris dan Perancis membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Uni Soviet juga tidak mau kalah dan akhirnya membentuk Republik Demokratik Jerman atau disebut juga Jerman Timur.

Hal ini semakin memanas dengan banyaknya penduduk Jerman Timur yang secara diam-diam pergi ke Jerman Barat. Untuk mencegah perpindahan penduduknya, pemerintah Jerman Timur dibantu oleh Uni Soviet membangun tembok berlin.

Pada akhir Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, rakyat Jerman Barat dan Jerman Timur menginginkan kembalinya persatuan Jerman. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Jerman Barat dan Jerman Timur dalam memperjuangkan persatuan Jerman.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Jerman Barat—Jerman Timur

            Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jerman direbut dan diduduki oleh tentara sekutu. Akibat dari kekalahan tersebut, setiap kota yang ada di Jerman mengalami kehancuran baik dalam infrastruktur maupun yang lainnya. Saat diduduki tentara sekutu dibagi menjadi empat zona kependudukan. Bahkan ibukota lama Jerman, Berlin sebagai pusat kontrol dari tentara sekutu dibagi menjadi empat zona.

            “Dengan munculnya Perang Dingin (Cold War), Berlin pun terancam pecah karena terjadi friksi soal pembagian kewenangan  pengurusan wilayah antara Blok Barat dan Timur” (Susilo, 2009:109). Hal ini sama seperti yang digambarkan oleh Marvin Perry (2013:420) sebagai berikut:  Republik Federal Jerman, yang dibentuk dari tiga zona barat pendudukan, berhadapan dengan suatu Republik Demokratik Jerman yang didominasi Soviet di timur Pada 1945, dua Jerman baru yang dihukum telah muncul. Republik Federal Jerman, yang dibentuk dari tiga zona barat pendudukan, berhadapan dengan suatu Republik Demokratik Jerman yang didominasi Soviet di timur. Trauma nasional akan Jerman yang disekat mencapai puncak pada Agustus 1961, ketika pemerintahan Jerman Timur mendadak mendirikan sebuah tembok, yang memecah kota Berlin dan selama puluhan tahun menutup Jerman Timur dari Jerman Barat.

            Setelah berdirinya dua negara Jerman tersebut, Jerman Barat (Republik Federal Jerman) yang terdiri dari gabungan tiga zona di wilayah barat digunakan oleh front barat (Inggris, Perancis dan Amerika Serikat) untuk mendukung pertahanan Eropa Barat dari ancaman front timur (Uni Soviet) di benua Eropa.  Jerman Barat merupakan wilayah yang sangat penting bagi front barat seperti yang dijelaskan oleh Marvin Perry (2013: 421) sebagai berikut: Berdasarkan hal ini, Republik Federal Jerman (yang jauh lebih besar daripada rekan komunisnya di timur dan paling padat dari semua negeri Eropa Barat) mulai membangun identitas politiknya sendiri. Konrad Adenauer, kanselir dari 1949 hingga 1963, adalah pahlawan pendiri Republik Federal Jerman...dikenal sebagai anti-Nazi yang berani pada tahun-tahun Hitler berkuasa, dia mewakili tradisi demokratik-liberal pro-Barat Republik Weimar. Tujuannya sederhana: mengembalikan kehormatan kepada Jerman bekerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara terkemuka Eropa. Sebagai seorang patriot, dia membangun kontinuitas secara berhati-hati dengan masa lampau Jerman, memikul tanggung jawab atas kejahatan rezim Nazi. Dengan adanya kesempatan, Jerman Barat memacu diri untuk membangun kembali ekonomi dan negeri mereka, dengan cepat menciptakan suatu benteng kekuatan ekonomi. Seluruh dunia mengagumi “keajaiban ekonomi” Jerman Barat. Kebijakan Adenauer melunasi utang dalam beberapa tahun; Jerman Barat mendapatkan kembali kedaulatannya. Pada 1955, Jerman Barat yang diremiliterisasi dengan hati-hati menjadi anggota NATO, dan pada 1957 negeri itu adalah anggota pendiri Komunitas  Ekonomi Eropa, dimana ia segera menjadi negara yang penting.

Sedangkan Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman) menurut Marvin Perry (2013: 435-436) sebagai berikut: Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) mula-mula mengalami nasib yang sama seperti semua negeri satelit Soviet. Di bawah kepemimpinan para Komunis Jerman, yang menghabiskan tahun-tahun Nazi di Uni Soviet, industri dinasionalisasi, pertanian dikolektivikasi, dan rakyat diatur di bawah Komunisme (di sini disebut partai Kesatuan Sosialis). Tetapi protes-protes terhadap Stalinisme di sini tampak lebih awal dari pada tempat lain. Pada Juni 1953, para pekerja di Berlin melakukan suatu pemberontakan dan mendapat beberapa keringanan. Kemudian terjadi eksodus terus-menerus tenaga manusia yang ahli ke Jerman Barat, sebagian besar melalui Berlin Barat, lebih dari 3 juta orang lolos sebelum pemerintahan Jerman Timur membangun secara mendadak “Tembok Berlin” yang terkenal buruk dan juga membangun rintangan-rintangan yang mematikan di sepanjang seluruh perbatasan dengan Jerman Barat pada Agustus 1961,. Untuk sementara, semua kontak diantara kedua Jerman berhenti.

Hal ini serupa dengan pernyataan Wahjudi Djaja (2012: 210), yaitu: Dalam perjalanan pemerintahannya, Jerman barat mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat daripada Jerman Timur. Oleh sebab itu, banyak orang Jerman Timur yang memutuskan untuk hijrah ke Jerman barat. Namun karena saat itu terjadi Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Uni Soviet merasa tersinggung dengan adanya orang-orang pindah ke Jerman Barat. Oleh karena itu Uni Soviet menandai dan mendukung untuk membangun sebuah tembok yang berada di Kota Berlin yang menyebabkan terbelahnya kota itu. Selain itu di tembok ini, Uni Soviet juga menyiagakan tentaranya agar menembaki orang-orang yang masih berani untuk menyeberang. Kemudian tembok ini sangat dikenal orang sebagai simbol bagi Perang Dingin.

Richard Pipes (1981: 293) menjelaskan mengenai keadaan masyarakat Jerman Timur, sebagai berikut: “The popularity of the German Democratic Republic may be gauged by the fact that from the time of its establishment until 1961 (when the construction of the Berlin Wall put an end to the population movement) 2.7 million per sons, or an average of 700 a day, fled from east to west Germany”. Yang berarti: “Popularitas Republik Demokratik Jerman dapat diukur oleh fakta bahwa dari waktu berdirinya sampai 1961 ( saat pembangunan Tembok Berlin yang bermaksud untuk mengakhiri perpindahan penduduk ) 2,7 juta per anak , atau rata-rata 700 hari , melarikan diri dari timur ke Jerman Barat”.

Proses Reunifikasi Jerman Barat—Jerman Timur

Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hungaria melonggarkan peraturan ketat di perbatasannya dengan Austria, dan ribuan warga Jerman Timur bisa melarikan diri ke barat melalui Hongaria perpindahan warga Jerman Timur ke Jerman Barat terus berlanjut, antar lain lewat Polandia. Sementara itu, demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama demonstrasi di Lipzig. Pada peringatan hari ulang tahun ke-40 Jerman Timur, Gorbachev berkunjung ke sana tanggal 6—7  Oktober 1989. Dalam kunjungannya itu, ia memberikan dukungan kepada para pemimpin Jerman Timur untuk menerima perubahan. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober terjadi perubahan kepemimpinan di jerman timur dengan mundurnya Erich Honecher, dan digantikan oleh Egon Krenz, yang kemudian diikuti oleh bubarnya kabinet pemerintahan. Kejadian itu memicu warga Jerman Timur pergi ke perbatasan, dan merusak tembok Berlin.

Pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah jerman timur dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1990. Kemudian pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu itu, diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai kesepakatan penggabungan kedua Negara tersebut. Tidak lama kemudian bubarnya kabinet Jerman Timur. Selang lima hari kemudian Tembok Berlin dan perbatasan lainnya dinyatakan terbuka. Sejak itu jutaan warga Jerman Timur mengunjungi Jerman Barat dengan leluasa. Meskipun  Tembok Berlin telah dinyatakan terbuka, namun proses reunifikasi kedua Jerman tersebut baru terjadi pada pertemuan Ottawa. Pertemuan itu diadakan tanggal 20 November 1989 di Ottawa. Pertemuan itu menggariskan formula “Dua Plus Empat” bagi proses unifikasi Jerman. Maksud Rumus “ dua plus Empat “ itu adalah konferensi itu di ikuti oleh dua negara Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, di tambah empat Negara sekutu yang sebelumnya menguasai jerman, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, serta Perancis. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 1990 kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur Hans Modrow setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua Negara.

            Kemudian pada tanggal 24 April 1990 Kohl dan de Maiziere menetapkan penyatuan ekonomi dan moneter Jerman, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang  Jerman. Penyatuan Jerman tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi, namun menyangkut pula bidang militer. Semula Menlu Uni Soviet Edward Shevardnadze dalam pertemuan “ Dua plus Empat” pertama di Bonn mengajukan usulan agar jerman bersatu dalam lima tahun pertama tetap dalam pakta Warsawa atau netral, namun usul ini ditolak NATO.

Akhirnya Moskow menyetujui Jerman bersatu bergabung dalam NATO dengan tidak menganggap lagi pakta Warsawa sebagai musuh. Pada tanggal 13 Agustus 1990 parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali kedua Jerman. Dalam sidang parlemen tersebut, 294 suara mendukung, 62 suara  melawan, serta 7 suara abstain. Reunifikasi Jerman akhirnya dilakukan lebih cepat dari rencana semula, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1990. Selanjutnya enam hari berikutnya tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua Negara tersebut segera dirobohkan.

Dampak di Bidang Politik

            Dengan bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat (Republik Federal Jerman) secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1990 mengakibatkan hilangnya pengaruh Komunisme juga Uni Soviet di Jerman. November 1990, Jerman mengadakan pemilihan umum bebas pertama sejak 1932. Pemilihan Umum itu menghasilkan suara terbanyak untuk koalisi Helmut Kohl yang dahulunya adalah kanselir Jerman Barat (1982-1990). Ada kebutuhan unuk mencari tempat di tengah masyarakat Eropa, untuk memperbesar dan mewujudkan Jerman yang lebih kuat, tanpa sekali lagi memisahkan bagian yang ada (Imanuel Geiss, 1997: 105).

Dampak di Bidang Sosial

            Sebelum Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, banyak masyarakat dari Jerman Timur yang diam-diam mencoba untuk melarikan diri ke Jerman Barat, karena hancurnya perekonomian di Jerman Timur. Namun setelah bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman Timur dapat dengan mudah datang ke Jerman Barat tanpa harus sembunyi-sembunyi, begitu juga sebaliknya. Masyarakat Jerman dapat dengan mudah berinteraksi.

Dampak di Bidang Ekonomi

            Proses reunifikasi Jerman memakan banyak biaya, yaitu lebih dari 15 Triliun Euro. Hal ini diakibatkan dari lemahnya ekonomi Jerman Timur sebelum bersatu dengan Jerman Barat. Kebanyakan industri-industri yang ada di bekas wilayah Jerman Timur telah ditinggalkan, sehingga banyak menimbulkan pengangguran di beberapa daerah.

Daftar Rujukan

Djaja, Wahjudi. 2012. Sejarah Eropa Kuno Hingga Eropa Modern. Yogyakarta: Ombak.

Geiss, Imanuel. 1997. The Question of German Unification 1806-1996. London: Routledge

Perry, Marvin. 2013. Peradaban Barat: Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global. Terjemahan Saut Pasaribu. Bantul: Kreasi Wacana.

Pipes, Richard. 1981. Modern Europe. Georgetown: The Dorsey Press

Susilo Adi Taufik. 2009. Mengenal Benua Eropa. Jogjakarta: Garasi.